Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bandung: Panduan Lengkap

Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bandung merupakan kewajiban bagi setiap pemilik tanah dan bangunan di wilayah tersebut. Pajak ini menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang PBB di Kabupaten Bandung, mulai dari pengertian, dasar hukum, mekanisme pembayaran, hingga manfaat dan dampaknya bagi masyarakat. Kami akan menjelajahi berbagai aspek penting yang perlu Anda ketahui untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajak Anda.

Table of Contents

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung. PBB dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Bandung. Penerapan PBB di Kabupaten Bandung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung merupakan kewajiban bagi setiap pemilik bangunan. Membayar PBB secara tepat waktu membantu pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Nah, bagi yang ingin membangun rumah impian, bisa mengintip inspirasi desain dari top bangunan yang banyak diulas di internet.

Pilihan desain yang tepat dapat meningkatkan nilai properti dan tentu saja, meningkatkan nilai PBB yang harus dibayarkan.

Dasar Hukum Penerapan PBB di Kabupaten Bandung

Penerapan PBB di Kabupaten Bandung didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Contoh Kasus Penerapan PBB di Kabupaten Bandung

Misalnya, Pak Ahmad memiliki sebuah rumah di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Rumah tersebut memiliki luas tanah 100 meter persegi dan luas bangunan 80 meter persegi. Pak Ahmad wajib membayar PBB atas kepemilikan rumah tersebut setiap tahun. Besarnya PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Ahmad ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan, tarif PBB, dan potongan yang diberikan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Selain PBB, pemilik bangunan juga perlu memperhatikan kewajiban pajak lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan sewa bangunan. Informasi lebih lanjut mengenai PPh sewa bangunan dapat Anda temukan di pph sewa bangunan.

Dengan memahami kewajiban pajak yang berlaku, Anda dapat mematuhi aturan dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bandung.

Rincian Komponen PBB di Kabupaten Bandung

Objek PBB	Dasar Pengenaan PBB	Tarif PBB	Potongan PBB	Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB
Tanah dan Bangunan	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	0,5% dari NJOP	– Potongan untuk WP yang memenuhi persyaratan tertentu (misalnya, WP dengan penghasilan rendah)	Denda sebesar 2% dari jumlah PBB yang tertunggak per bulan

Cara Menghitung PBB di Kabupaten Bandung

Perhitungan PBB di Kabupaten Bandung dilakukan dengan rumus berikut:

PBB = (NJOP x Tarif PBB)

Potongan

Sebagai contoh, Pak Ahmad memiliki rumah dengan NJOP tanah Rp. 100.000.000 dan NJOP bangunan Rp. 80.000. 000. Total NJOP rumah Pak Ahmad adalah Rp.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bandung merupakan kewajiban bagi setiap pemilik tanah dan bangunan di wilayah tersebut. PBB ini penting untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Bandung. Nah, bagi Anda yang sedang membangun atau merenovasi rumah, bisa banget nih mampir ke pasar bangunan Bambe yang terkenal lengkap dan terjangkau.

Di sana, Anda bisa menemukan berbagai macam material bangunan berkualitas dengan harga yang bersaing. Setelah membangun rumah impian, jangan lupa untuk membayar PBB tepat waktu ya, agar kita semua bisa menikmati manfaatnya bersama!

180.000. 000. Tarif PBB di Kabupaten Bandung adalah 0,5%. Pak Ahmad tidak mendapatkan potongan PBB. Maka, PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Ahmad adalah:

PBB = (Rp. 180.000.000 x 0,5%) = Rp. 900.000

Mekanisme Pembayaran PBB di Kabupaten Bandung

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung dapat dilakukan melalui berbagai metode yang mudah dan praktis. Prosesnya dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Prosedur Pembayaran PBB

Untuk membayar PBB di Kabupaten Bandung, wajib pajak dapat mengikuti prosedur berikut:

Pertama, wajib pajak perlu mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. SPPT ini biasanya dikirimkan ke alamat yang tercantum dalam data PBB.
Selanjutnya, wajib pajak dapat mengecek tagihan PBB melalui berbagai saluran, seperti website resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, aplikasi mobile, atau datang langsung ke kantor Bapenda.
Setelah mengetahui nominal tagihan, wajib pajak dapat memilih metode pembayaran yang tersedia dan melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
Terakhir, wajib pajak perlu menyimpan bukti pembayaran sebagai tanda bukti pelunasan PBB.

Metode Pembayaran PBB

Di Kabupaten Bandung, tersedia berbagai metode pembayaran PBB yang dapat dipilih sesuai dengan preferensi wajib pajak, antara lain:

Pembayaran melalui bank, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan bank lainnya yang ditunjuk.
Pembayaran melalui kantor pos.
Pembayaran melalui minimarket, seperti Alfamart dan Indomaret.
Pembayaran melalui aplikasi mobile, seperti GoPay, OVO, dan DANA.
Pembayaran melalui website resmi Bapenda Kabupaten Bandung.

Contoh Alur Pembayaran PBB

Sebagai ilustrasi, berikut contoh alur pembayaran PBB di Kabupaten Bandung:

Wajib pajak menerima SPPT PBB melalui pos.
Wajib pajak mengecek tagihan PBB melalui website resmi Bapenda Kabupaten Bandung dan menemukan tagihan sebesar Rp. 500.000.
Wajib pajak memilih untuk membayar melalui aplikasi mobile GoPay.
Wajib pajak membuka aplikasi GoPay, memilih menu “Pembayaran”, dan memilih “Pajak & Retribusi”.
Wajib pajak memasukkan nomor SPPT PBB dan nominal tagihan, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran.
Wajib pajak menerima notifikasi pembayaran berhasil dan menyimpan bukti pembayaran sebagai tanda bukti pelunasan PBB.

Rincian Metode Pembayaran PBB, Pajak bumi dan bangunan kabupaten bandung

Berikut tabel yang menampilkan rincian metode pembayaran PBB di Kabupaten Bandung:

Metode Pembayaran	Lokasi Pembayaran	Batas Waktu Pembayaran	Biaya Administrasi
Bank	Kantor cabang bank yang ditunjuk	Sesuai dengan batas waktu yang tertera di SPPT	Rp. 2.500Rp. 5.000
Kantor Pos	Kantor pos terdekat	Sesuai dengan batas waktu yang tertera di SPPT	Rp. 2.500Rp. 5.000
Minimarket	Alfamart dan Indomaret	Sesuai dengan batas waktu yang tertera di SPPT	Rp. 2.500Rp. 5.000
Aplikasi Mobile	GoPay, OVO, dan DANA	Sesuai dengan batas waktu yang tertera di SPPT	Gratis
Website Resmi Bapenda	Website resmi Bapenda Kabupaten Bandung	Sesuai dengan batas waktu yang tertera di SPPT	Gratis

Langkah-Langkah Mengajukan Keberatan Atas Tagihan PBB

Jika wajib pajak merasa tagihan PBB yang diterima tidak sesuai, maka dapat mengajukan keberatan. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

Wajib pajak perlu mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
Surat keberatan harus memuat alasan yang jelas dan disertai bukti-bukti yang mendukung.
Surat keberatan dapat diajukan paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan SPPT PBB.
Bapenda Kabupaten Bandung akan meninjau dan memberikan jawaban atas surat keberatan dalam waktu 30 hari kerja.

Manfaat dan Dampak Penerapan PBB di Kabupaten Bandung

Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Dalam konteks ini, kita akan mengulas lebih lanjut tentang manfaat dan dampak positif penerapan PBB bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Manfaat Penerapan PBB bagi Masyarakat di Kabupaten Bandung

Penerapan PBB memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung. Berikut adalah beberapa manfaat yang dirasakan:

Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum: PBB yang terkumpul digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini berdampak positif pada aksesibilitas, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat: PBB juga digunakan untuk membiayai program-program sosial seperti bantuan untuk masyarakat miskin, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah. Program-program ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
Meningkatkan rasa keadilan dan kewajiban warga negara: Penerapan PBB mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai bentuk kewajiban warga negara. Hal ini penting untuk membangun rasa keadilan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dampak Positif Penerapan PBB terhadap Pembangunan di Kabupaten Bandung

Penerapan PBB memberikan dampak positif yang nyata terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung. Berikut adalah beberapa dampak positif yang terlihat:

Meningkatkan Pendapatan Daerah: Penerimaan PBB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Peningkatan pendapatan daerah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Memperkuat Keuangan Daerah: PBB yang terkumpul membantu memperkuat keuangan daerah dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.
Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi: Peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum yang dibiayai dari PBB dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Contoh Program dan Kegiatan yang Dibiayai dari Penerimaan PBB di Kabupaten Bandung

Penerimaan PBB di Kabupaten Bandung digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contohnya:

Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
Pembangunan dan rehabilitasi sekolah
Pembangunan dan pemeliharaan puskesmas
Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin
Pengadaan air bersih dan pengelolaan sampah
Program pengembangan ekonomi masyarakat

Data Penerimaan PBB di Kabupaten Bandung dalam Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir

Berikut adalah tabel yang menampilkan data penerimaan PBB di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Penerimaan PBB (Rp)	Persentase Peningkatan/Penurunan Penerimaan PBB
2018	100.000.000.000	–
2019	110.000.000.000	10%
2020	120.000.000.000	9,1%
2021	130.000.000.000	8,3%
2022	140.000.000.000	7,7%

Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan PBB di Kabupaten Bandung

Meskipun memiliki manfaat yang besar, penerapan PBB di Kabupaten Bandung masih menghadapi beberapa kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan:

Peningkatan sosialisasi dan edukasi: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya PBB dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti website, media sosial, dan kegiatan penyuluhan.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PBB. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan data penerimaan dan penggunaan PBB secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
Peningkatan sistem administrasi: Memperbaiki dan meningkatkan sistem administrasi PBB, termasuk sistem pembayaran dan penagihan. Hal ini dapat mempermudah proses pembayaran dan mengurangi potensi tunggakan.
Peningkatan penegakan hukum: Meningkatkan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Peran dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung memiliki peran vital dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bapenda berperan sebagai ujung tombak dalam mengoptimalkan penerimaan PBB yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Peran dan Fungsi Bapenda Kabupaten Bandung dalam Pengelolaan PBB

Bapenda Kabupaten Bandung berperan penting dalam mengelola PBB, baik dari segi administrasi, penagihan, hingga pengawasan. Fungsi utama Bapenda dalam pengelolaan PBB meliputi:

Perencanaan dan Penganggaran PBB: Bapenda bertugas merumuskan rencana penerimaan PBB, menetapkan target penerimaan, dan mengelola anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan terkait PBB.
Penyelenggaraan Administrasi PBB: Bapenda bertanggung jawab atas pengelolaan data wajib pajak, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan pengolahan data PBB.
Penagihan PBB: Bapenda memiliki tugas untuk menagih PBB kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penagihan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti surat tagihan, telepon, dan kunjungan langsung.
Pengawasan PBB: Bapenda bertugas untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pengawasan dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemeriksaan, audit, dan penyuluhan.

Tugas dan Wewenang Bapenda Kabupaten Bandung dalam Penerapan PBB

Bapenda Kabupaten Bandung memiliki tugas dan wewenang yang jelas dalam penerapan PBB. Berikut beberapa contoh tugas dan wewenang Bapenda:

Menerbitkan SPPT: Bapenda berwenang menerbitkan SPPT kepada wajib pajak berdasarkan data yang tercatat dalam database PBB.
Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): Bapenda berwenang menetapkan NJOP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil penilaian objek pajak.
Menentukan Tarif PBB: Bapenda berwenang menentukan tarif PBB berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.
Melakukan Pemeriksaan dan Audit: Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan dan audit terhadap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan dalam membayar PBB.
Memberikan Sanksi: Bapenda berwenang memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan PBB, seperti denda atau pencabutan hak.

Contoh Program dan Layanan Bapenda Kabupaten Bandung yang Terkait dengan PBB

Bapenda Kabupaten Bandung menyediakan berbagai program dan layanan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa contoh program dan layanan tersebut adalah:

E-PBB: Layanan online yang memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi PBB, mencetak SPPT, dan melakukan pembayaran PBB secara online.
PBB Online: Platform online yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB melalui berbagai bank dan lembaga keuangan.
Penyuluhan PBB: Bapenda secara berkala menyelenggarakan penyuluhan PBB untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban PBB.
Kemitraan dengan Bank dan Lembaga Keuangan: Bapenda menjalin kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan untuk mempermudah akses pembayaran PBB.
Program Pemutihan PBB: Bapenda secara berkala menyelenggarakan program pemutihan PBB untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang menunggak untuk melunasi kewajibannya dengan keringanan tertentu.

Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Bandung yang Terlibat dalam Pengelolaan PBB

Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Kepala Bidang Pendapatan Daerah	Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan PBB di Bapenda.
Kasubid PBB dan BPHTB	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bapenda terkait dengan PBB.
Seksi PBB	Melakukan pengelolaan data wajib pajak, penerbitan SPPT, dan penagihan PBB.
Seksi Pengawasan PBB	Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
Seksi Penyuluhan dan Informasi PBB	Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan informasi PBB kepada masyarakat.

Cara Masyarakat Mengakses Informasi dan Layanan Bapenda Kabupaten Bandung Terkait PBB

Masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan Bapenda Kabupaten Bandung terkait PBB melalui berbagai cara, antara lain:

Website Bapenda Kabupaten Bandung: Website Bapenda Kabupaten Bandung menyediakan informasi lengkap tentang PBB, termasuk peraturan perundang-undangan, prosedur pembayaran, dan layanan online.
Kantor Bapenda Kabupaten Bandung: Masyarakat dapat mengunjungi kantor Bapenda Kabupaten Bandung untuk mendapatkan informasi dan layanan PBB secara langsung.
Telepon dan Email: Bapenda Kabupaten Bandung menyediakan nomor telepon dan alamat email untuk memudahkan masyarakat dalam menghubungi dan mendapatkan informasi PBB.
Media Sosial: Bapenda Kabupaten Bandung aktif di media sosial untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat terkait PBB.

Kebijakan dan Regulasi PBB di Kabupaten Bandung: Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Bandung

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bandung. Untuk mengatur dan menjalankan sistem PBB secara efektif, Kabupaten Bandung telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi yang tertuang dalam Perda (Peraturan Daerah) dan Peraturan Bupati.

Peran Perda dan Peraturan Bupati dalam Mengatur PBB

Perda dan Peraturan Bupati memiliki peran penting dalam mengatur PBB di Kabupaten Bandung. Perda berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur dasar-dasar pengenaan, penagihan, dan pengelolaan PBB di wilayah Kabupaten Bandung. Sementara itu, Peraturan Bupati berperan untuk menjabarkan dan mengimplementasikan Perda secara lebih rinci, meliputi mekanisme pelaksanaan, prosedur, dan teknis operasional terkait PBB.

Contoh Kebijakan dan Regulasi Terbaru

Kabupaten Bandung secara berkala melakukan pembaruan dan penyempurnaan terhadap kebijakan dan regulasi PBB. Beberapa contoh kebijakan dan regulasi terbaru terkait PBB di Kabupaten Bandung antara lain:

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran PBB secara Online
Peraturan Bupati tentang Pemberian Sanksi bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penunggakan PBB
Perda tentang Pengurangan Beban PBB bagi Wajib Pajak yang Terkena Bencana Alam

Daftar Perda dan Peraturan Bupati yang Mengatur PBB di Kabupaten Bandung

No	Nomor	Jenis Peraturan	Judul	Tahun
1	Perda Nomor … Tahun …	Peraturan Daerah	Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	…
2	Peraturan Bupati Nomor … Tahun …	Peraturan Bupati	Tentang Tata Cara Pembayaran PBB	…
3	Peraturan Bupati Nomor … Tahun …	Peraturan Bupati	Tentang Penagihan PBB	…

Langkah-langkah Mengakses dan Mempelajari Kebijakan dan Regulasi PBB di Kabupaten Bandung

Bagi masyarakat yang ingin mengakses dan mempelajari kebijakan dan regulasi PBB di Kabupaten Bandung, dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

Mengunjungi situs resmi Pemerintah Kabupaten Bandung
Menghubungi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bandung
Meminta informasi langsung kepada petugas di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bandung

Ringkasan Akhir

Dengan memahami seluk beluk PBB di Kabupaten Bandung, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan terkait PBB.

Panduan Tanya Jawab

Apakah PBB di Kabupaten Bandung dikenakan pada semua jenis tanah dan bangunan?

Tidak, terdapat beberapa pengecualian seperti tanah dan bangunan milik pemerintah, tempat ibadah, dan fasilitas sosial tertentu.

Bagaimana cara mengetahui besaran PBB yang harus dibayarkan?

Anda dapat menghubungi Bapenda Kabupaten Bandung atau mengakses situs web resmi mereka untuk informasi lebih lanjut.

Apa yang terjadi jika terlambat membayar PBB?

Terdapat denda keterlambatan yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.