Materi pajak bumi dan bangunan – Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana pemerintah mendanai pembangunan infrastruktur dan layanan publik seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah? Salah satu sumber pendapatan penting bagi negara adalah pajak, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam pembangunan nasional.
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial. Materi ini akan membahas secara detail mengenai PBB, mulai dari pengertian, objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, prosedur pembayaran, manfaat, hingga permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya.
Dengan memahami materi ini, diharapkan Anda dapat lebih memahami kewajiban dan hak Anda sebagai pemilik tanah dan bangunan dalam membayar PBB.
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan. PBB merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang terletak di wilayah Indonesia. PBB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Materi pajak bumi dan bangunan (PBB) mencakup berbagai aspek, mulai dari dasar hukum hingga prosedur pembayaran. Nah, untuk menentukan besaran PBB yang harus dibayarkan, kamu perlu memahami cara menghitungnya. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan ini melibatkan beberapa faktor, seperti nilai jual objek pajak (NJOP) dan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Dengan memahami materi pajak bumi dan bangunan dan cara menghitungnya, kamu bisa memastikan kewajiban pajakmu terpenuhi dengan benar dan tepat waktu.
Dasar Hukum PBB di Indonesia
Dasar hukum PBB di Indonesia adalah:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengenaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Peraturan Daerah (Perda) masing-masing daerah yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Contoh Objek Pajak PBB
Berikut adalah beberapa contoh objek pajak PBB:
- Tanah kosong
- Bangunan rumah tinggal
- Bangunan perkantoran
- Bangunan pabrik
- Bangunan pertokoan
- Bangunan hotel
- Bangunan rumah sakit
- Bangunan sekolah
Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia. Objek pajak PBB adalah segala sesuatu yang menjadi dasar perhitungan pajak, dalam hal ini adalah tanah dan bangunan yang memenuhi syarat sebagai objek pajak.
Daftar Objek Pajak PBB
Berikut adalah tabel yang berisi daftar objek pajak PBB dan karakteristiknya:
| Objek Pajak | Karakteristik |
|---|---|
| Tanah |
|
| Bangunan |
|
Contoh Objek Pajak PBB yang Bersifat Khusus
Berikut beberapa contoh objek pajak PBB yang bersifat khusus:
- Tanah yang dibebani hak guna bangunan (HGB).
- Bangunan yang berdiri di atas tanah milik negara atau pemerintah daerah.
- Tanah yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan, taman, dan lapangan.
- Bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, atau sosial.
Perbedaan Objek Pajak PBB dengan Objek Pajak Lainnya
Objek pajak PBB memiliki perbedaan dengan objek pajak lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perbedaannya terletak pada:
- Sifat objek pajak:Objek pajak PBB adalah tanah dan bangunan, sedangkan objek pajak PPh adalah penghasilan dan objek pajak PPN adalah barang dan jasa.
- Dasar perhitungan pajak:Dasar perhitungan pajak PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan, sedangkan dasar perhitungan pajak PPh adalah penghasilan dan dasar perhitungan pajak PPN adalah nilai barang dan jasa.
- Wajib pajak:Wajib pajak PBB adalah pemilik tanah dan bangunan, sedangkan wajib pajak PPh adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dan wajib pajak PPN adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha.
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanah dan/atau bangunan. Dengan kata lain, subjek pajak PBB adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan/atau bangunan.
Siapa Saja yang Menjadi Subjek Pajak PBB?
Siapa saja yang memiliki atau menguasai tanah dan/atau bangunan, baik secara pribadi maupun badan hukum, menjadi subjek pajak PBB. Berikut beberapa contoh subjek pajak PBB berdasarkan jenis kepemilikan:
- Perorangan: Orang pribadi yang memiliki atau menguasai tanah dan/atau bangunan, baik atas nama sendiri maupun atas nama keluarga.
- Badan Hukum: Perusahaan, yayasan, organisasi, atau badan hukum lainnya yang memiliki atau menguasai tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan operasional atau bisnis.
- Pemerintah: Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki atau menguasai tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan publik.
Kewajiban Subjek Pajak PBB dalam Pembayaran Pajak
Subjek pajak PBB memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut meliputi:
- Melaporkan kepemilikan tanah dan/atau bangunan: Subjek pajak wajib melaporkan kepemilikan tanah dan/atau bangunan kepada instansi terkait, seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
- Membayar pajak tepat waktu: Subjek pajak wajib membayar pajak PBB sesuai dengan jadwal yang ditentukan, biasanya pada setiap tahun. Terlambat membayar pajak dapat dikenakan denda.
- Menyerahkan dokumen yang diperlukan: Subjek pajak wajib menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk proses pembayaran pajak, seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau bukti kepemilikan.
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang merupakan nilai jual objek pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
NJOP merupakan nilai jual objek pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan harga pasar objek pajak yang sama di wilayah tersebut. NJOP merupakan dasar perhitungan PBB, semakin tinggi NJOP maka semakin tinggi pula PBB yang harus dibayarkan.
Contoh Perhitungan NJOP
Sebagai contoh, kita dapat melihat perhitungan NJOP untuk sebuah rumah di Jakarta Selatan. Rumah tersebut memiliki luas tanah 100 meter persegi dan bangunan 150 meter persegi. Berdasarkan data NJOP di wilayah tersebut, nilai tanah per meter persegi adalah Rp. 10.000.000,- dan nilai bangunan per meter persegi adalah Rp.
5.000.000,-. Maka NJOP untuk rumah tersebut adalah:
- NJOP Tanah = Luas Tanah x Nilai Tanah per Meter Persegi = 100 meter persegi x Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,-
- NJOP Bangunan = Luas Bangunan x Nilai Bangunan per Meter Persegi = 150 meter persegi x Rp. 5.000.000,- = Rp. 750.000.000,-
- Total NJOP = NJOP Tanah + NJOP Bangunan = Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 750.000.000,- = Rp. 1.750.000.000,-
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NJOP
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi NJOP antara lain:
- Lokasi objek pajak. Lokasi yang strategis seperti di pusat kota atau dekat dengan fasilitas umum biasanya memiliki NJOP yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang kurang strategis.
- Jenis dan kondisi bangunan. Bangunan yang baru dan memiliki desain yang bagus biasanya memiliki NJOP yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan yang tua dan kondisinya kurang baik.
- Luas tanah dan bangunan. Semakin luas tanah dan bangunan maka semakin tinggi pula NJOP-nya.
- Perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Jika ekonomi di wilayah tersebut berkembang pesat, maka NJOP cenderung meningkat.
- Peraturan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan yang mengatur NJOP di wilayahnya.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan persentase yang diterapkan terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk menentukan besarnya PBB yang harus dibayarkan. Tarif ini bervariasi tergantung pada klasifikasi objek pajak dan wilayah tempat objek pajak berada.
Cara Menghitung Tarif PBB
Tarif PBB dihitung dengan mengalikan NJOP dengan tarif yang berlaku. Rumus perhitungannya adalah:
PBB = NJOP x Tarif
Misalnya, jika NJOP suatu tanah adalah Rp100.000.000 dan tarif PBB untuk tanah tersebut adalah 0,5%, maka besarnya PBB yang harus dibayarkan adalah:
PBB = Rp100.000.000 x 0,5% = Rp500.000
Tabel Tarif PBB Berdasarkan Klasifikasi Objek Pajak
Berikut tabel yang menunjukkan tarif PBB berdasarkan klasifikasi objek pajak:
| Klasifikasi Objek Pajak | Tarif PBB (%) |
|---|---|
| Tanah dan Bangunan Perumahan | 0,5
|
| Tanah dan Bangunan Perkantoran | 1,0
|
| Tanah dan Bangunan Perdagangan | 1,5
|
| Tanah dan Bangunan Industri | 2,0
|
| Tanah dan Bangunan Fasilitas Umum | 0,0
|
Contoh Perhitungan PBB
Berikut contoh perhitungan PBB untuk sebuah rumah dengan NJOP Rp500.000.000 dan tarif PBB 0,7%:
PBB = Rp500.000.000 x 0,7% = Rp3.500.000
Jadi, besarnya PBB yang harus dibayarkan untuk rumah tersebut adalah Rp3.500.000.
Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Setelah mengetahui kewajiban membayar PBB, tentu saja Anda ingin tahu bagaimana cara melunasi kewajiban tersebut. Jangan khawatir, pembayaran PBB bisa dilakukan dengan berbagai cara yang mudah dan praktis. Berikut langkah-langkah umum dalam membayar PBB:
Langkah-Langkah Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung maupun online. Berikut langkah-langkah umum yang perlu Anda lakukan:
- Mengetahui Nomor Objek Pajak (NOP): Nomor ini merupakan identitas unik yang diberikan kepada setiap objek pajak, dan biasanya tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.
- Mengetahui Jumlah Pajak yang Harus Dibayarkan: Jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat dilihat pada SPPT PBB yang Anda terima. Pastikan Anda mengetahui jumlah yang tepat untuk menghindari kesalahan pembayaran.
- Memilih Metode Pembayaran: Anda dapat memilih metode pembayaran yang paling nyaman bagi Anda, seperti melalui bank, kantor pos, atau online.
- Melakukan Pembayaran: Setelah memilih metode pembayaran, ikuti langkah-langkah yang telah ditentukan oleh penyedia jasa pembayaran.
- Mendapatkan Bukti Pembayaran: Setelah melakukan pembayaran, pastikan Anda mendapatkan bukti pembayaran yang sah. Bukti pembayaran ini penting untuk disimpan sebagai bukti bahwa Anda telah melunasi kewajiban pajak.
Contoh Cara Pembayaran PBB
Berikut contoh cara pembayaran PBB melalui berbagai metode:
Pembayaran Melalui Bank
Pembayaran PBB melalui bank dapat dilakukan di berbagai bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Berikut langkah-langkahnya:
- Datang ke bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB.
- Berikan SPPT PBB kepada petugas bank.
- Bayar tagihan PBB sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT.
- Minta bukti pembayaran kepada petugas bank.
Pembayaran Melalui Kantor Pos
Pembayaran PBB juga dapat dilakukan di kantor pos. Berikut langkah-langkahnya:
- Datang ke kantor pos terdekat.
- Berikan SPPT PBB kepada petugas kantor pos.
- Bayar tagihan PBB sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT.
- Minta bukti pembayaran kepada petugas kantor pos.
Pembayaran Online
Pembayaran PBB secara online semakin mudah dan praktis. Berikut beberapa platform yang dapat digunakan:
- Website Resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Anda dapat melakukan pembayaran PBB melalui website resmi DJP, dengan mengikuti petunjuk yang tersedia.
- Aplikasi Mobile Banking: Beberapa bank telah menyediakan fitur pembayaran PBB melalui aplikasi mobile banking. Anda dapat memilih opsi pembayaran PBB dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan.
- E-Wallet: Beberapa platform e-wallet juga telah menyediakan fitur pembayaran PBB. Anda dapat memilih opsi pembayaran PBB dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan.
Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Terlambat Membayar PBB
Wajib pajak yang terlambat membayar PBB akan dikenakan sanksi berupa denda. Besaran denda biasanya dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pajak yang tertunggak, dan dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah setempat. Selain denda, wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi administrasi, seperti pencabutan izin bangunan atau penyegelan properti.
Untuk menghindari sanksi, penting bagi wajib pajak untuk membayar PBB tepat waktu.
Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang penting bagi negara. PBB dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Indonesia. PBB tidak hanya memberikan manfaat bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat dan pemilik objek pajak.
Berikut ini adalah beberapa manfaat PBB yang perlu Anda ketahui.
Manfaat PBB bagi Negara
PBB merupakan sumber pendapatan penting bagi negara. Dana yang terkumpul dari PBB digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, PBB berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan negara.
Manfaat PBB bagi Masyarakat
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PBB digunakan untuk membiayai berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan. PBB ini merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Nah, untuk membayar PBB, kamu bisa memanfaatkan berbagai metode pembayaran yang mudah dan praktis.
Kamu bisa mengetahui lebih lanjut mengenai cara bayar pajak bumi dan bangunan di website tersebut. Dengan mengetahui cara bayar PBB yang tepat, kamu bisa menunaikan kewajiban pajak dengan mudah dan tepat waktu. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban. PBB juga digunakan untuk membiayai program keamanan dan ketertiban, seperti pembangunan pos polisi, pengadaan peralatan keamanan, dan pelatihan petugas keamanan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
- Meningkatkan pembangunan daerah. PBB yang terkumpul di suatu daerah dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Hal ini mendorong kemajuan dan kesejahteraan daerah.
Manfaat PBB bagi Pemilik Objek Pajak
- Memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan. Pembayaran PBB menjadi bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang sah dan diakui negara. Hal ini memberikan kepastian hukum dan melindungi pemilik objek pajak dari sengketa kepemilikan.
- Mendapatkan akses terhadap berbagai layanan publik. Pemilik objek pajak yang telah membayar PBB dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Hal ini meningkatkan kualitas hidup pemilik objek pajak.
- Memperoleh fasilitas dan kemudahan dalam mengurus perizinan dan legalitas tanah dan bangunan. Pemilik objek pajak yang telah membayar PBB biasanya mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan dan legalitas tanah dan bangunan. Hal ini mempercepat proses dan mengurangi biaya yang dikeluarkan.
Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting. Penerimaan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Namun, dalam penerapannya, PBB juga menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya penerimaan dan efektivitasnya dalam mendorong pembangunan.
Permasalahan dalam Penerapan PBB
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan PBB meliputi:
- Data Objek Pajak yang Tidak Akurat:Data objek pajak yang tidak akurat menjadi salah satu permasalahan utama dalam penerapan PBB. Data yang tidak akurat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pendataan, perubahan kepemilikan yang tidak tercatat, dan objek pajak baru yang belum terdata. Akibatnya, potensi penerimaan PBB menjadi tidak teraktualisasi.
Materi pajak bumi dan bangunan memang penting dipahami, terutama bagi pemilik properti. Menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) bisa jadi rumit, dan tentu saja, nilai NJOP ini berpengaruh pada besaran pajak yang harus dibayarkan. Sebagai contoh, saat merenovasi rumah, Anda mungkin ingin membeli wastafel cuci piring baru.
Nah, untuk mengetahui harga yang ideal, Anda bisa cek di toko bangunan, seperti yang tercantum di harga wastafel cuci piring di toko bangunan. Meskipun terlihat sederhana, perubahan seperti ini juga bisa berdampak pada nilai properti Anda, dan tentu saja, pada nilai NJOP yang akan mempengaruhi pajak bumi dan bangunan yang harus Anda bayarkan.
- Kesulitan dalam Penagihan:Penagihan PBB juga menjadi tantangan tersendiri. Kesulitan dalam penagihan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti alamat wajib pajak yang tidak jelas, sulitnya akses ke objek pajak, dan kurangnya kesadaran wajib pajak.
- Ketidakjelasan Status Kepemilikan:Ketidakjelasan status kepemilikan objek pajak juga menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini dapat terjadi pada objek pajak yang diwariskan, objek pajak yang dibeli secara informal, atau objek pajak yang dibeli dengan status kepemilikan yang belum jelas.
- Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah:Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran, ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan, dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya PBB.
Contoh Kasus Pelanggaran dalam Pembayaran PBB, Materi pajak bumi dan bangunan
Contoh kasus pelanggaran dalam pembayaran PBB dapat berupa:
- Tidak Melakukan Pembayaran PBB:Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran PBB sama sekali, meskipun objek pajaknya sudah terdata dan dikenai kewajiban pajak.
- Melakukan Pembayaran PBB Dibawah Nilai:Wajib pajak melakukan pembayaran PBB dengan nilai yang lebih rendah dari nilai yang seharusnya dibayarkan, dengan alasan objek pajaknya memiliki nilai yang lebih rendah atau dengan alasan lainnya.
- Melakukan Pembayaran PBB Terlambat:Wajib pajak melakukan pembayaran PBB setelah jatuh tempo pembayaran.
Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan PBB
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan PBB, antara lain:
- Peningkatan Data Objek Pajak:Pemerintah terus berupaya meningkatkan akurasi data objek pajak melalui program pendataan dan verifikasi objek pajak secara berkala.
- Peningkatan Sistem Penagihan:Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan sistem penagihan PBB dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem online untuk pembayaran PBB.
- Sosialisasi dan Edukasi:Pemerintah secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya PBB dan kewajiban membayar PBB.
- Peningkatan Layanan Kepada Wajib Pajak:Pemerintah berupaya meningkatkan layanan kepada wajib pajak dengan menyediakan layanan yang mudah diakses, cepat, dan transparan.
Kesimpulan Akhir
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional. Dengan memahami materi ini, diharapkan Anda dapat lebih memahami kewajiban dan hak Anda sebagai pemilik tanah dan bangunan dalam membayar PBB. Pembayaran PBB yang tepat waktu dan sesuai aturan akan membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk membangun negara yang lebih baik.
Pertanyaan Umum (FAQ): Materi Pajak Bumi Dan Bangunan
Bagaimana cara mengetahui NJOP tanah dan bangunan saya?
Anda dapat mengecek NJOP tanah dan bangunan Anda di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Apakah PBB bisa dibayar secara online?
Ya, PBB dapat dibayar secara online melalui berbagai platform pembayaran digital seperti Tokopedia, ShopeePay, GoPay, dan lainnya.
Apa yang terjadi jika saya terlambat membayar PBB?
Jika Anda terlambat membayar PBB, Anda akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah PBB yang tertunggak.
