Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan dan Contohnya

Cara menghitung pajak bumi dan bangunan dan contohnya – Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk properti Anda? PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan, dan merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Memahami cara menghitung PBB sangat penting agar Anda dapat membayar pajak dengan tepat waktu dan menghindari denda.

Artikel ini akan membahas secara rinci cara menghitung PBB, mulai dari pengertian PBB, rumus perhitungan, hingga contoh kasus yang mudah dipahami. Anda juga akan menemukan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya PBB dan pentingnya membayar PBB tepat waktu. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang wajib dibayarkan oleh pemilik atau pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia. PBB merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang terletak di wilayah tertentu. PBB merupakan pajak yang bersifat objektif, artinya besarnya pajak tidak ditentukan berdasarkan penghasilan pemiliknya, melainkan berdasarkan nilai objek pajak.

Menghitung pajak bumi dan bangunan (PBB) sebenarnya gampang kok. Coba deh, misal kamu punya tanah seluas 100 meter persegi dengan NJOP Rp. 1.000.000 per meter persegi, berarti NJOP totalnya Rp. 100.000.000. Nah, kalau kamu mau beli material bangunan untuk renovasi rumah, bisa banget mampir ke pratama supermarket bahan bangunan sukatani yang lengkap dan harganya bersaing.

Balik lagi ke PBB, pajaknya dihitung dengan mengalikan NJOP total dengan tarif PBB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya tarifnya 0,5%, maka PBB yang harus dibayar adalah Rp. 500.000. Mudah kan?

Contoh Objek yang Dikenakan PBB

Tanah kosong
Bangunan tempat tinggal
Bangunan komersial, seperti toko, kantor, dan hotel
Bangunan industri
Bangunan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah

Dasar Hukum yang Mengatur PBB

PBB diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pajak Daerah

Cara Menghitung PBB: Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Contohnya

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas kepemilikan tanah dan bangunan. PBB menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Cara Menghitung PBB

Perhitungan PBB didasarkan pada rumus dasar yang mempertimbangkan nilai jual objek pajak (NJOP), nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP), dan tarif pajak. Rumus dasar perhitungan PBB adalah:

PBB = (NJOP

NJOPTKP) x Tarif Pajak

Berikut adalah penjelasan arti setiap variabel dalam rumus tersebut:

NJOP(Nilai Jual Objek Pajak): Merupakan nilai jual tanah dan bangunan berdasarkan harga pasar pada saat penilaian. NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat berbeda-beda antar wilayah.
NJOPTKP(Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak): Merupakan nilai jual objek pajak yang tidak dikenai pajak. NJOPTKP ditetapkan oleh pemerintah daerah dan biasanya memiliki batas tertentu, misalnya Rp1.000.000.000 untuk tanah dan bangunan.
Tarif Pajak: Merupakan persentase yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak PBB umumnya berkisar antara 0,5% hingga 1% dari NJOP.

Untuk lebih memahami perhitungan PBB, perhatikan contoh berikut:

Keterangan	Nilai
NJOP	Rp2.000.000.000
NJOPTKP	Rp1.000.000.000
Tarif Pajak	0,75%

Berdasarkan data di atas, perhitungan PBB adalah:

PBB = (Rp2.000.000.000

Rp1.000.000.000) x 0,75% = Rp7.500.000

Jadi, pemilik tanah dan bangunan tersebut harus membayar PBB sebesar Rp7.500.000 per tahun.

Menghitung pajak bumi dan bangunan (PBB) sebenarnya mudah, kok! Coba kamu hitung nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunanmu, lalu kalikan dengan tarif PBB yang berlaku di daerahmu. Misalnya, NJOP rumahmu Rp500 juta dengan tarif PBB 0,5%, maka PBB yang harus kamu bayar Rp2.500.000.

Nah, bentuk bangunanmu juga bisa memengaruhi nilai NJOP, lho! Ada banyak bentuk bentuk bangunan , mulai dari rumah minimalis, rumah klasik, hingga bangunan komersial. Semakin unik dan kompleks bentuk bangunanmu, biasanya nilai NJOP-nya juga semakin tinggi, sehingga PBB yang harus dibayar pun akan lebih besar.

Jadi, pastikan kamu memahami bentuk bangunanmu dan menghitung PBB-nya dengan benar, ya!

Langkah-langkah Perhitungan PBB, Cara menghitung pajak bumi dan bangunan dan contohnya

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk menghitung PBB:

Tentukan NJOP tanah dan bangunan Anda. Anda dapat memperoleh informasi ini dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atau dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah setempat.
Tentukan NJOPTKP yang berlaku di wilayah Anda. Informasi ini dapat diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah setempat.
Tentukan tarif pajak PBB yang berlaku di wilayah Anda. Informasi ini juga dapat diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah setempat.
Hitung PBB dengan menggunakan rumus dasar PBB: (NJOP

NJOPTKP) x Tarif Pajak.

Contoh Perhitungan PBB

Untuk lebih memahami cara menghitung PBB, mari kita bahas contoh perhitungan PBB untuk sebuah rumah tinggal. Contoh ini akan membantu Anda memahami bagaimana setiap komponen biaya dihitung dan bagaimana menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar perhitungan PBB.

Contoh Kasus Perhitungan PBB

Misalkan Anda memiliki sebuah rumah tinggal dengan luas bangunan 100 meter persegi dan luas tanah 200 meter persegi di sebuah kota besar. Rumah tersebut terletak di lokasi strategis dengan akses mudah ke fasilitas umum dan pusat perbelanjaan.

Menghitung pajak bumi dan bangunan (PBB) sebenarnya gampang kok! Coba aja hitung nilai jual objek pajak (NJOP) dikalikan dengan tarif PBB yang berlaku di daerah kamu. Misalnya, NJOP rumah kamu Rp500 juta, dengan tarif PBB 0,5%, maka PBB yang harus kamu bayar Rp2.500.000.

Tapi, kalau kamu lagi cari jasa kontraktor bangunan yang terpercaya di Surabaya, bisa cek hokky bangunan surabaya. Mereka punya pengalaman dan kualitas yang bagus. Setelah rumah kamu jadi, jangan lupa hitung PBB-nya ya!

Komponen Biaya dalam Contoh Kasus

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): NJOP adalah nilai jual objek pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan lokasi, jenis, dan kondisi fisik objek pajak. Dalam contoh kasus ini, misalkan NJOP tanah per meter persegi adalah Rp. 5.000.000 dan NJOP bangunan per meter persegi adalah Rp.

8.000.000.
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP): NJKP adalah nilai jual objek pajak yang digunakan untuk menghitung PBB. NJKP biasanya dihitung berdasarkan 20% – 75% dari NJOP. Dalam contoh kasus ini, asumsikan NJKP tanah adalah 50% dari NJOP dan NJKP bangunan adalah 60% dari NJOP.
Tarif Pajak: Tarif pajak PBB bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Dalam contoh kasus ini, asumsikan tarif pajak untuk tanah adalah 0,5% dan tarif pajak untuk bangunan adalah 0,75%.

Cara Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

Lokasi: Lokasi objek pajak sangat berpengaruh terhadap NJOP. Objek pajak yang terletak di lokasi strategis dengan akses mudah ke fasilitas umum dan pusat perbelanjaan biasanya memiliki NJOP yang lebih tinggi dibandingkan dengan objek pajak di lokasi yang kurang strategis.
Jenis Objek Pajak: Jenis objek pajak juga memengaruhi NJOP. Rumah tinggal biasanya memiliki NJOP yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah kosong.
Kondisi Fisik: Kondisi fisik objek pajak juga dipertimbangkan dalam menentukan NJOP. Objek pajak yang terawat dengan baik dan memiliki fasilitas yang lengkap biasanya memiliki NJOP yang lebih tinggi.

Perhitungan PBB dalam Contoh Kasus

Berikut adalah perhitungan PBB untuk contoh kasus rumah tinggal:

Komponen	Rumus	Hasil
NJKP Tanah	NJOP Tanah x 50%	Rp. 5.000.000 x 50% = Rp. 2.500.000 per meter persegi
NJKP Bangunan	NJOP Bangunan x 60%	Rp. 8.000.000 x 60% = Rp. 4.800.000 per meter persegi
Pajak Tanah	NJKP Tanah x Luas Tanah x Tarif Pajak Tanah	Rp. 2.500.000 x 200 meter persegi x 0,5% = Rp. 2.500.000
Pajak Bangunan	NJKP Bangunan x Luas Bangunan x Tarif Pajak Bangunan	Rp. 4.800.000 x 100 meter persegi x 0,75% = Rp. 3.600.000
Total PBB	Pajak Tanah + Pajak Bangunan	Rp. 2.500.000 + Rp. 3.600.000 = Rp. 6.100.000

Faktor yang Mempengaruhi Besarnya PBB

Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidaklah selalu sama untuk setiap pemilik properti. Ada beberapa faktor yang memengaruhi besarnya PBB yang perlu Anda ketahui. Memahami faktor-faktor ini akan membantu Anda memahami mengapa tagihan PBB Anda mungkin berbeda dari tetangga Anda dan bagaimana Anda dapat meminimalkan kewajiban pajak Anda.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP adalah nilai jual suatu objek pajak berdasarkan harga pasar pada saat penilaian. NJOP merupakan salah satu faktor utama yang menentukan besarnya PBB. Semakin tinggi NJOP, semakin tinggi pula PBB yang harus dibayarkan.

Contoh:Rumah A memiliki NJOP Rp 500.000.000 dan Rumah B memiliki NJOP Rp 1.000.000.000. Dengan asumsi tarif PBB yang sama, maka PBB yang harus dibayarkan untuk Rumah B akan lebih tinggi daripada Rumah A.

Luas Tanah dan Bangunan

Luas tanah dan bangunan juga memengaruhi besarnya PBB. Semakin luas tanah dan bangunan, semakin tinggi PBB yang harus dibayarkan.

Contoh:Tanah A seluas 100 m ²dan Tanah B seluas 200 m ². Dengan asumsi NJOP dan tarif PBB yang sama, maka PBB yang harus dibayarkan untuk Tanah B akan lebih tinggi daripada Tanah A.

Lokasi

Lokasi suatu objek pajak juga dapat memengaruhi besarnya PBB. Objek pajak yang terletak di lokasi strategis, seperti di pusat kota atau di dekat fasilitas umum, biasanya memiliki NJOP yang lebih tinggi, sehingga PBB-nya juga lebih tinggi.

Contoh:Rumah A terletak di pinggiran kota dengan NJOP Rp 500.000.000, sementara Rumah B terletak di pusat kota dengan NJOP Rp 1.000.000.000. Meskipun luas dan jenis bangunannya sama, PBB Rumah B akan lebih tinggi karena lokasi yang strategis.

Jenis Bangunan

Jenis bangunan juga dapat memengaruhi besarnya PBB. Bangunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti bangunan komersial atau industri, biasanya memiliki NJOP yang lebih tinggi, sehingga PBB-nya juga lebih tinggi.

Contoh:Ruko A dengan NJOP Rp 1.000.000.000 dan rumah tinggal B dengan NJOP Rp 500.000.000. Meskipun luasnya sama, PBB Ruko A akan lebih tinggi karena nilai ekonomisnya lebih tinggi.

Tarif PBB

Tarif PBB ditentukan oleh pemerintah daerah dan dapat bervariasi antar daerah. Tarif PBB biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari NJOP.

Contoh:Daerah A memiliki tarif PBB 0,5% dan Daerah B memiliki tarif PBB 1%. Dengan asumsi NJOP yang sama, maka PBB yang harus dibayarkan di Daerah B akan lebih tinggi daripada di Daerah A.

Keringanan PBB

Pemerintah daerah dapat memberikan keringanan PBB kepada wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu, seperti pemilik rumah dengan penghasilan rendah, pemilik rumah tua, atau pemilik rumah yang terkena bencana alam. Keringanan PBB dapat mengurangi besarnya PBB yang harus dibayarkan.

Contoh:Rumah A memiliki NJOP Rp 500.000.000 dan mendapatkan keringanan PBB 50%. Maka PBB yang harus dibayarkan hanya 50% dari total PBB yang seharusnya dibayarkan.

Pentingnya Membayar PBB Tepat Waktu

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga memiliki dampak langsung pada Anda. Ketepatan waktu dalam pembayaran PBB memiliki konsekuensi dan manfaat yang perlu Anda perhatikan.

Konsekuensi Jika PBB Tidak Dibayar Tepat Waktu

Jika PBB tidak dibayar tepat waktu, Anda akan menghadapi sejumlah konsekuensi, yang dapat merugikan Anda secara finansial dan hukum.

Denda:Keterlambatan pembayaran PBB akan dikenakan denda. Besaran denda biasanya dihitung berdasarkan persentase dari jumlah PBB yang tertunggak.
Sita Aset:Jika Anda terus menunggak PBB, pemerintah berhak untuk menyita aset Anda, seperti rumah atau tanah, untuk menutupi tunggakan tersebut.
Pemblokiran Sertifikat Tanah:Sertifikat tanah Anda dapat diblokir oleh pemerintah, yang berarti Anda tidak dapat melakukan transaksi jual beli atau menggadaikan tanah tersebut.
Rusaknya Kredit:Tunggakan PBB dapat memengaruhi skor kredit Anda, sehingga sulit untuk mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan.

Manfaat Membayar PBB Tepat Waktu

Membayar PBB tepat waktu memberikan berbagai manfaat bagi Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terhindar dari Denda:Anda tidak perlu membayar denda karena terlambat membayar PBB.
Mempertahankan Aset:Anda dapat mempertahankan kepemilikan aset Anda, seperti rumah atau tanah, dan terhindar dari risiko sita.
Mempertahankan Skor Kredit:Anda dapat menjaga skor kredit Anda tetap baik, sehingga memudahkan Anda untuk mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan.
Mendukung Pembangunan:PBB merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Contoh Kasus

Misalnya, Pak Budi memiliki rumah di kota besar. Karena kesibukan, Pak Budi lupa membayar PBB tepat waktu dan akhirnya terlambat beberapa bulan. Akibatnya, Pak Budi dikenakan denda yang cukup besar. Selain itu, sertifikat tanah milik Pak Budi juga diblokir, sehingga ia tidak dapat menjual rumahnya untuk membiayai kebutuhan keluarganya.

Contoh ini menunjukkan bahwa membayar PBB tepat waktu sangat penting untuk menghindari kerugian finansial dan hukum.

Simpulan Akhir

Memahami cara menghitung PBB dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya akan membantu Anda dalam mengelola keuangan terkait pajak properti Anda. Dengan membayar PBB tepat waktu, Anda tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mendapatkan manfaat seperti terhindar dari denda dan mendukung pembangunan di daerah Anda.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah PBB dikenakan untuk semua jenis tanah dan bangunan?

Tidak semua tanah dan bangunan dikenakan PBB. Ada beberapa jenis tanah dan bangunan yang dikecualikan dari kewajiban PBB, seperti tanah yang digunakan untuk tempat ibadah, tanah pemakaman umum, dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial tertentu.

Bagaimana cara mengetahui NJOP tanah dan bangunan saya?

Anda dapat memperoleh informasi NJOP tanah dan bangunan Anda dari kantor pajak setempat atau melalui website resmi pemerintah daerah.

Apakah ada keringanan pembayaran PBB?

Ya, beberapa daerah memberikan keringanan pembayaran PBB untuk warga tertentu, seperti warga miskin, penyandang disabilitas, atau pemilik tanah dan bangunan yang terkena bencana alam. Anda dapat menghubungi kantor pajak setempat untuk informasi lebih lanjut.